Berita Politik terkini dari dalam negeri & luar negeri
PKS Bantah Sepakat Pembahasan RUU Pemilu Disetop
PKS Bantah Sepakat Pembahasan RUU Pemilu Disetop

PKS Bantah Sepakat Pembahasan RUU Pemilu Disetop

PKS Bantah Sepakat Pembahasan RUU Pemilu Disetop

PKS Bantah Sepakat Pembahasan RUU Pemilu Disetop

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan (PKS) Mardani Ali Sera membantah fraksinya sudah setuju (RUU Pemilu) tidak dilanjutkan atau disetop untuk selagi ini.
Pasang Bola
Menurutnya, klaim pada mulanya yang disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kunia itu benar-benar prematur.

“Ini pengakuan [seluruh fraksi setuju pembahasan RUU Pemilu disetop] prematur,” kata Mardani selagi dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (11/2).

Dia menegaskan, PKS senantiasa istiqomah menginginkan melanjutkan pembahasan RUU Pemilu. Menurutnya, banyak perihal yang kudu diperbaiki didalam regulasi berkenaan pemilu yang berlaku selagi ini.

Salah satunya, kata Ketua DPP PKS itu, berkenaan selagi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, penyelenggaraan pilkada yang bersamaan dengan pemilihan anggota legislastif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) berpotensi turunkan mutu pemilu.

“Penyatuan Pilkada di 2024 benar-benar berpotensi turunkan mutu pemilu dan kejadian korban jiwa layaknya di 2019 bisa terulang,” ujar Mardani.

Sebelumnya, Doli menunjukkan bahwa semua pimpinan fraksi di komisi pimpinannya setuju tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

“Tadi saya sudah rapat dengan semua pimpinan dan kapoksi [ketua group fraksi] yang ada di Komisi II, dengan lihat pertumbuhan dari tiap-tiap parpol terakhir-terakhir ini, kita setuju untuk tidak melanjutkan pembahasan ini [RUU Pemilu],” kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (10/2). Dia mengaku bakal melaporkan kesepakatan ini ke pimpinan DPR.

Menurutnya, komisinya menyerahkan ketentuan selanjutnya ke pimpinan DPR RI, termasuk seandainya menginginkan menarik RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan ketentuan berkenaan nasib RUU Pemilu didalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 bakal diputuskan pada era sidang IV tahun sidang 2020-2021.

Kunjungi Juga : Berita Politik

“Oleh sebab itu, untuk ketegasan apakah dilanjut atau tidak, pada era sidang depan kita bakal bicarakan lebih lanjut didalam Bamus [Badan Musyawarah] didalam pemilihan Prolegnas Prioritas 2021. Di situ kita bakal putuskan bersama lanjut atau tidaknya,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *