Berita Politik terkini dari dalam negeri & luar negeri
Pemerintah Prioritas Sahkan RKUHP daripada Revisi UU ITE
Pemerintah Prioritas Sahkan RKUHP daripada Revisi UU ITE

Pemerintah Prioritas Sahkan RKUHP daripada Revisi UU ITE

Pemerintah Prioritas Sahkan RKUHP daripada Revisi UU ITE

Pemerintah Prioritas Sahkan RKUHP daripada Revisi UU ITE

Pemerintah RI membuktikan bakal lebih memprioritaskan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ketimbang revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan sebab terkandung beberapa pasal pidana di dalam UU ITE mengenai pidana yang masuk di dalam RKUHP. Sehingga, kata Edward, jikalau RKUHP berikut disahkan tidak mesti lagi dilakukan revisi UU ITE.
Bandar Taruhan
“Kan gini, kami dua-duanya jalan. Jaga-jaga jikalau KUHP enggak berhasil, namun jikalau KUHP lolos itu enggak jadi (revisi UU ITE). Makanya kami fokus pada KUHP. Jadi jikalau dia (RKUHP) disahkan, [pasal pidana dalam] UU ITE enggak berlaku. Jadi diterangkan nanti mana yang dicabut,” kata Edward kepada wartawan di Kemenkumham, Jumat (9/4).

Edward menyebutkan pasal-pasal tentang keputusan pidana yang tersedia di di dalam UU ITE jadi tak berlaku jikalau RKUHP disahkan. Dalam RKUHP bakal tersedia ketentuan pencabutan pasal-pasal UU ITE.

“Semua pasal-pasal pidana di ITE itu dicabut, masukan ke di dalam KUHP,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edward menyebut sanksi pidana mengenai ITE di di dalam RKUHP juga lebih rendah ketimbang yang tertuang di dalam UU ITE saat ini. Menurutnya, penduduk mestinya bahagia bersama dengan hal tersebut.

“Di UU ITE ancaman maksimum 6 tahun, di RKUHP itu maksimum 18 bulan. Jadi, jikalau dia penghinaan tanpa melalui elektronik 9 bulan, pake itu (sarana elektronik) 18 bulan,” katanya.

Meskipun demikian, Edward menyebutkan hingga saat ini tim kajian revisi ITE masih bekerja. Ada dua tim kajian yang dibentuk pemerintah. Pertama mengenai mesti atau tidaknya revisi UU ITE dan kedua tim pembentuk pedoman UU ITE.

“Jadi mesti tersedia pedoman sebab mesti tersedia parameter yang sama. Jangan sampe penanganan di daerah-daerah itu berbeda. Bikin revisi itu kan enggak sebentar,” ujarnya.

Sebelumnya, baik RKUHP atau UU ITE mendapat penolakan di masyarakat. Koalisi penduduk sipil menuntut pemerintah untuk merevisi UU ITE dan menghapus pasal-pasal bermasalah. Pasal-pasal itu di antaranya pasal 27 , 28, dan pasal 29.

Sedangkan RKUH juga dianggap punya masalah sebab memuat pasal-pasal bermasalah. Pasal-pasal itu mengenai korupsi, penghinaan presiden, makar, penghinaan bendera, alat kontrasepsi, aborsi, gelandangan, zina dan kohabitasi, dan pencabulan.

Kunjungi Juga : Berita Politik

Pemerintah inginkan RKUHP disahkan pada tahun ini. Pemerintah dan DPR pun sepakat telah tak tersedia pasal punya masalah di dalam RKUHP yang batal disahkan pada 2019 lalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *