Berita Politik terkini dari dalam negeri & luar negeri
Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah
Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah Sekretaris Fraksi PPP dan DPR Achmad Baidowi berharap pemerintah serius dan tegas dalam mengkoordinasikan pola Covid-19 di masing-masing daerah. Menurutnya, kebijakan masing-masing daerah perlu diratakan agar tidak terkesan pemerintah pusat dan daerah tidak berkoordinasi untuk membuat kebijakan. “Sejak DIY wacana lockdown, di daerah lain ada PSBB, termasuk PPKM. Kalau ini tidak dicentang, sepertinya tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (21/6). / 2021).

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

spd-uk – Selain itu, Aviek berharap semua daerah memiliki sosialisasi yang baik dalam penanganan kasus Covid-19. Ia secara khusus berharap semua kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa dihentikan. “Larangan aktivitas publik harus dihentikan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Awiek.

Diketahui, jumlah harian kasus Covid-19 mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga : Fraksi Demokrat Ungkap 60 Ribu SPDP Mangkrak di Polri

Bahkan, pada Minggu (20/6/2021) keesokan harinya terdapat 13.737 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Jumlah tersebut sudah mencapai kasus Covid-19 di Tanah Air sekarang 1.989.909 orang, bahkan sejak pengumuman kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Penggagas koalisi laporan masyarakat sipil Covid-19, Ahmad Arif, mengklaim situasi pandemi Covid-19 yang mengalami peningkatan akibat inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam 15 bulan terakhir. Menurut Arif, narasi politik yang dihadirkan oleh satu kementerian dengan kementerian lain bisa saja berbeda dan seringkali bertolak belakang.

Baca Juga : 13 Anggota Partai Republik Lainnya Mendesak Biden untuk Mengikuti Tes Kognitif

“Situasi ini mencerminkan inkonsistensi kebijakan pandemi pemerintah. Misalnya, satu kementerian mempromosikan pembatasan dan protokol kesehatan, tetapi kementerian lain mendorong mobilitas,” kata Arif dalam konferensi pers “Tanggapan Darurat: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi” digelar secara online Minggu (20/6/2021).