Berita Politik terkini dari dalam negeri & luar negeri
Kewenangan Dewas Minim, DPR Tawarkan Revisi UU KPK Lagi
Kewenangan Dewas Minim, DPR Tawarkan Revisi UU KPK Lagi

Kewenangan Dewas Minim, DPR Tawarkan Revisi UU KPK Lagi

Kewenangan Dewas Minim, DPR Tawarkan Revisi UU KPK Lagi

Kewenangan Dewas Minim, DPR Tawarkan Revisi UU KPK Lagi

Anggota Komisi III DPR berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menawarkan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk ulang merevisi Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 perihal KPK.

Tawaran itu disampaikan Arsul merespons pernyataan Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean yang mengeluhkan UU KPK tidak memberi tambahan kewenangan banyak kepada para dewan pengawas tersebut.
Bandar Taruhan
“Tadi perhatikan apa yang disampaikan pimpinan dan ketua dewas [KPK], aku segera saja, bagaimana terkecuali UU KPK kita revisi lagi? Tapi kali ini yang menginisiasi adalah KPK sendiri,” kata Arsul dalam Rapat Kerja di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3).

Asrul mengatakan UU KPK yang berlaku saat ini sebetulnya kudu disempurnakan, keliru satunya untuk memberi tambahan kewenangan kepada Dewas KPK. Arsul pun menyatakan bahwa DPR terbuka andaikan UU KPK berkenan direvisi ulang saat ini.

“Jadi kita udah membuat preseden, UU itu bukan kitab suci, UU itu sebab buatan manusia buatan pemerintah dan DPR ya kudu bisa direvisi terkecuali sebetulnya kebutuhan ke depan itu dirasakan tidak mendukung sebuah performance atau kinerja sebuah kelembagaan lebih baik lagi, ya monggo,” kata wakil ketua MPR itu.

“Saya terhitung orang yang bersedia terkecuali itu sebetulnya dikehendaki jajaran internal KPK untuk menyempurnakan,” ujarnya menambahkan.

Tumpak sebelumnya berharap pihak-pihak tentang terasa memikirkan ketiadaan kewenangan Dewas KPK di UU KPK. Menurut Tumpak, ketiadaan kewenangan Dewas KPK selanjutnya bisa jadi sebuah rintangan terhadap hari mendatang.

“Saya katakan tadi, di 2020 kita tidak temukan hambatan, tetapi kemudian bisa saja ini jadi suatu rintangan sebab kekurangan aturan,” katanya.

Mantan komisioner KPK itu menyebut pihaknya menanggulangi ketiadaan kewenangan selanjutnya bersama dengan berkoordinasi ke pimpinan KPK secara teratur untuk mencari kesepakatan.

“Pertanyaannya, terkecuali pimpinan tidak laksanakan, apa? Selama ini, pimpinan melakukan sebab pertalian kami, kepentingan serupa sebab idamkan memajukan KPK ini. Tapi ke depan, aku rasa ini perlu, aku tidak sadar berkenan diatur di mana nanti ini,” ujarnya.

Kunjungi  Juga : Berita Politik

Keberadaan Dewas KPK diatur dalam UU KPK hasil revisi th. 2019 lalu. Dewas KPK merupakan entitas baru di tubuh lembaga antirasuah. Dewas punyai tugas antara lain memberi tambahan izin atau tidak tentang penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *