Berita Politik terkini dari dalam negeri & luar negeri
Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Pemerintah Diminta Lebih Kerja Keras
Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Pemerintah Diminta Lebih Kerja Keras

Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Pemerintah Diminta Lebih Kerja Keras

Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Pemerintah Diminta Lebih Kerja Keras

Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Pemerintah Diminta Lebih Kerja Keras

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia yang terhadap 2020 jadi 37 poin terhadap skala 0-100 atau turun 3 peringkat berasal dari th. 2019. Hal ini mendapati banyak sorotan, tak jikalau partai politik seperti NasDem.

Ketua DPP NasDem Taufik Basari mengatakan, menurunnya Indeks Persepsi Korupsi ini harusnya dijadikan acuan oleh pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Pelajaran yang sanggup diambil, pemerintah wajib bekerja lebih keras ulang untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi supaya sanggup menegaskan masyarakat dapat kesungguhan pemerintah,” kata Taufik, Jumat (29/1/2021).

Dia menuturkan, pemerintah wajib segera melakukan evaluasi memandang penurunan Indeks Persepsi Korupsi ini. Agar sanggup paham penyebabnya.

“Hasil evaluasi dan pengkaitan bersama dengan kebijakan dan juga kinerja inilah nanti dapat terlihat penyebabnya. Jadi respon pemerintah terhadap turunnya IPK harusnya adalah melakukan evaluasi, melacak penyebab, melakukan perbaikan dan menambah kinerja,” kata pria yang duduk di Komisi III DPR RI ini.

KPK Bicara Soal IPK
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia merosot tiga poin terhadap th. 2020. IPK Indonesia merosot berasal dari skor 40 jadi 37.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan merosotnya IPK berikut membuktikan Indonesia tetap diperspesikan sebagai negara korup yang tak nyata-nyata memberantas tindak pidana korupsi.

“Indonesia, bersama dengan begitu tetap dipersepsikan sebagai negara yang korup. Indonesia terhitung sanggup dipersepsikan relatif tak nyata-nyata dan tidak terus menerus dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Jumat (29/1/2021).

Diketahui, IPK Indonesia th. 2020 meraih skor 37 atau merosot tiga poin dibanding th. pada mulanya yang meraih skor 40. Dengan skor ini, Indonesia mendiami peringkat 102 berasal dari 180 negara yang disurvei Transparency International Indonesia (TII).

Menurut Ipi, raihan IPK ini menggambarkan upaya memberantas tindak pidana korupsi wajib jadi perhatian nyata-nyata seluruh pihak, tidak cuma pemerintah. Ipi mengatakan, kasus korupsi tak sanggup diselesaikan cuma bersama dengan jargon dan slogan, melainkan memerlukan upaya nyata dan kolaboratif seluruh elemen bangsa.

Kunjungi Juga : Berita Politik

“Karenanya, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti terhadap tataran jargon atau slogan semata. Demikian terhitung bersama dengan sistem reformasi birokrasi jangan berhenti cuman slogan atau tataran administratif belaka. Tanpa aksi kolaboratif pada negara dan masyarakat, dan juga seluruh elemen bangsa, maka korupsi di Indonesia sukar diatasi,” kata Ipi.