Berita Politik terkini dari dalam negeri & luar negeri
DPR Sebut Kominfo Telah Bersifat Egois dalam Pembahasan RUU PDP Deadlock
DPR Sebut Kominfo Telah Bersifat Egois dalam Pembahasan RUU PDP Deadlock

DPR Sebut Kominfo Telah Bersifat Egois dalam Pembahasan RUU PDP Deadlock

DPR Sebut Kominfo Telah Bersifat Egois dalam Pembahasan RUU PDP Deadlock – Rizki Natakusumah, bagian panitia Fraksi Partai Demokrat DPR RI, menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) egois dan tidak hiraukan bersama dengan kebutuhan publik usai mengupas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU). jalur buntu.

DPR Sebut Kominfo Telah Bersifat Egois dalam Pembahasan RUU PDP Deadlock

spd-uk – Menurut dia, KPPU berkomitmen untuk secara paham mendengarkan aspirasi masyarakat, dan paham bahwa UU PDP benar-benar mendesak untuk langsung disahkan jadi undang-undang.

“Dan selama lebih dari seminggu selama pandemi, kita sudah paham berkomitmen, punyai tekad baik untuk mengesahkan undang-undang yang kepentingannya dikejar langsung oleh rakyat, tetapi diwakili oleh pemerintah melalui Cominfo. Saya pikir menggerakkan ini sepihak dan egois. . pendapat saya”

Ia menjelaskan, Kominfo belum memberi tambahan isyarat tambahan atau inisiatif yang baik untuk mendengarkan masukan dari bermacam kalangan tentang pembentukan otoritas pengawas implementasi RUU PDP.

Baca Juga : Jokowi Usulkan 33 Calon Dubes

Menurut Rizki, Kominfo justru meniadakan kesepakatan awal yang dicapai bersama dengan komitenya bahwa lembaga pengawasan undang-undang PDP harus berada di bawah Presiden Republik Indonesia.

“Awalnya pemerintah dan DPR setuju membentuk lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden. Tapi kominfo mengundurkan diri, melanggar kesepakatan awal untuk sebabkan lembaga yang bertanggung jawab langsung untuk mengangkat presiden konsep 180 derajat yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ujarnya.

Tergantung itu, aku berharap Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, atau jajarannya rela dan bersedia menyelesaikan pembahasan RUU PDP.

“Kami menyayangkan langkah-langkah Kominfo ini. Kami dambakan Menteri Kominfo beritikad baik untuk berikan isyarat kepada kami. Kalau sesungguhnya dambakan mengupas ini, mari kita bicarakan, penduduk benar-benar perlu undang-undang itu untuk langsung disahkan” , .

Baca Juga : Jaksa Mendakwa Trump Organization dengan Skema Pajak 15 tahun

Sungguh luar biasa pembahasan RUU PDP tersendat dikarenakan tidak ada kesepakatan sikap komunikasi dan informatika bersama dengan Komisi I DPR tentang penempatan otoritas pengawas pengetahuan pribadi.

Kominfo dambakan memasang otoritas pemantau pengetahuan khusus di bawah kementeriannya, tetapi Komisi I DPR berharap lembaga seterusnya berada di bawah presiden.

Sebelumnya, DPR menyepakati perpanjangan sementara pembahasan RUU PDP. Keputusan selanjutnya berasal dari hasil rapat paripurna DPR RI ke-21 pada sidang V th. sidang 2020-2021.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, perpanjangan pembahasan RUU PDP dilaksanakan atas permintaan ketua Komisi I DPR RI.

RUU PDP sesungguhnya masuk dalam Program Legislatif Nasional Prioritas 2021 (Prolegnas). Namun, RUU PDP belum disahkan.