Berita Politik terkini dari dalam negeri & luar negeri
Demokrat AHY Gugat KLB Moeldoko di PN Jakpus
Demokrat AHY Gugat KLB Moeldoko di PN Jakpus

Demokrat AHY Gugat KLB Moeldoko di PN Jakpus

Demokrat AHY Gugat KLB Moeldoko di PN Jakpus

Demokrat AHY Gugat KLB Moeldoko di PN Jakpus

Dewan Pimpinan Partai (DPP) Partai Demokrat akan mengajukan gugatan tingkah laku melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Jumat (12/3), berkaitan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit yang pilih Moeldoko sebagai Ketua Demokrat.
Pasang Bola
Pengajuan gugatan ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

“Iya jam 9, kumpulnya di DPP kami,” kata Herzaky saat dihubungi CNNIndonesia.com lewat sambungan telepon, Jumat (12/3).

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menduga terdapat tindakan melawan hukum didalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit.

Dalam ulasan Didik perihal Pertemuan 5 Maret 2021 di The Hill Hotel dan resort Sibolangit, Deli, Serdang, Sumatera Utara yang Diklaim Sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Didik menduga berlangsung pelanggaran hukum dan tingkah laku melawan hukum didalam KLB tersebut.

Pelanggaran, menurut Didik, dijalankan oleh penggagas, panitia, dan peserta yang mengikuti pertemuan yang lantas diklaim sebagai KLB itu.

“Khususnya mereka yang nyata-nyata tidak mempunyai kewenangan yang sesuai AD dan ART, baik didalam perspektif perdata maupun pidana,” tulis Didik.

Menurutnya, kalau pelanggaran hukum mengerti dilakukan, siapa saja pemilik suara yang sah didalam kongres Partai Demokrat bisa melaporkan, mengajukan gugatan, atau menempuh upaya hukum didalam bentuk apapun.

Didik menilai KLB Sibolangit ilegal dan inkonstitusional. Karenanya, ia meminta sehingga Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) perlu langsung menyikapi keinginan pendaftaran yang diajukan oleh kubu penyelenggara KLB.

“Demi hukum, Menkumham perlu menolak keinginan tersebut,” tulis Didik.

Partai Demokrat dilanda konflik internal bersifat dualisme kepemimpinan. Beberapa pendiri dan mantan kader partai berlambang mercy itu menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel dan resort Sibolangit, Deli, Serdang, Sumatera Utara pada JUmat (5/3).

Kongres itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Merespons ini, Dewan Pimpinan pusat (DPP) Partai Demokrat menyatakan bahwa KLB selanjutnya ilegal dan inkonstitusional.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa penyelesaian konflik internal Partai Demokrat dijalankan bersama basic undang-undang Partai Politik, Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) no 34 tahun 2017 perihal Tata Cara Pendaftaran Partai dan Pengurus Partai, dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang berlaku saat ini.

Kunjungi Juga : Berita Politik

“AD/ART yang berlaku yang mana? Yang sekarang tetap terdaftar,” kata Mahfud didalam siaran Mata Najwa yang ditayangkan secara live, Rabu (10/3) malam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *